Contoh Kasus Pertumbuhan Penduduk & Masalahnya

MASALAH KEPENDUDUKAN DI INDONESIA

Masyarakat yang tinggal atau mendiami suatu wilayah tertentu disebut penduduk. Jumlah penduduk yang mendiami suatu wilayah menentukan padat tidaknya di wilayah tersebut. Kita akan membahas beberapa masalah kependudukan yang terjadi di negara kita. Masalahmasalah kependudukan yang terjadi di Indonesia antara lain persebaran penduduk yang tidak merata, jumlah penduduk yang begitu besar, pertumbuhan penduduk yang tinggi, rendahnya kualitas penduduk, rendahnya pendapatan per-kapita, tingginya tingkat ketergantungan, dan kepadatan penduduk.

Persebaran penduduk yang tidak merata

Wilayah negara kita sangat luas. Penduduk yang tinggal di wilayah negara kita tidak merata. Ada daerah yang sangat padat, namun ada juga daerah yang sangat jarang penduduknya. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sangat padat. Menurut sensus tahun 2000, setiap satu kilometer persegi didiami lebih dari dua belas ribu orang. Ini sangat berbeda dengan Provinsi Kalimantan Barat. Di sana hanya ada 27 orang yang mendiami wilayah seluas satu kilometer persegi.

Jumlah penduduk yang begitu besar

Jumlah penduduk Indonesia sangat banyak. Indonesia menduduki urutan keempat negara terbanyak jumlah penduduk setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus penduduk tahun 2000 adalah 205,8 juta jiwa.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi

Jumlah penduduk Indonesia sudah sangat banyak. Jumlah ini akan terus bertambah karena pertumbuhan jumlah penduduk juga tinggi. Hal ini disebabkan oleh angka kelahiran lebih tinggi dibandingkan dengan angka kematian.

Kualitas penduduk rendah

Indonesia memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Ini mempengaruhi kualitas atau mutu penduduk Indonesia. Masyarakat Indonesia kurang memiliki keahlian dan keterampilan dalam bekerja. Akibatnya, masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan yang bagus.

Rendahnya pendapatan per kapita

Pendapatan per kapita artinya rata-rata pendapatan penduduk setiap tahun. Pendapatan per kapita penduduk Indonesia masih rendah. Remdahnya pendapatan per kapita rendah berkaitan erat dengan banyaknya masyarakat miskin.

Tingginya tingkat ketergantungan

Penduduk yang tidak tidak bekerja disebut penduduk yang tidak produktif. Biasanya penduduk yang tidak bekerja adalah yang telah berusia lanjut atau masih anak-anak dan remaja. Mereka ini disebut usia nonproduktif. Penduduk nonproduktif menggantungkan hidupnya pada penduduk produktif (bekerja). Karena usia nonproduktif tinggi, maka tingkat ketergantungan di Indonesia cukup tinggi.

Kepadatan penduduk

Beberapa kota besar di Indonesia sangat padat. Tingginya kepadatan penduduk menyebabkan masalah-masalah sosial seperti pengangguran, kemiskinan, rendahnya pelayanan kesehatan, meningkatnya tindak kejahatan, pemukiman kumuh, lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat, dan sebagainya.

 Referensi by: http://tugasteknikmesin.blogspot.com/2011/12/contoh-masalah-masalah-sosial-yang-ada.html

Penanggulangan yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah kependudukan yaitu:

1.    Jumlah penduduk dan pertumbuhannya diatasi dengan program Keluarga Berencana (KB).

2.    Persebaran dan Kepadatan penduduk diatasi dengan:

Program Transmigrasi

Pembangunan lebih intensif di Kawasan Indonesia Timur.

3.    Tingkat kesehatan yang rendah diatasi dengan:

Pembangunan fasilitas kesehatan seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin

4.    Tingkat kependudukan yang rendah diatasi dengan:

Penyediaan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dan merata di semua daerah di Indonesia.

Penciptaan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja

Peningkatan kualitas tenaga pengajar (guru dan dosen) di lembaga pendidikan milik pemerintah

Penyediaan program pelatihan bagi para pengajar dan pencari kerja

Mempelopori riset dan penemuan baru dalam bidang IPTEK di lembaga- lembaga pemerintah

5.    Tingkat  pendapatan yang rendah diatasi dengan:

Penciptaan perangkat hukum yang menjamin tumbuh dan berkembang- nya usaha/investasi, baik PMDN ataupun PMA.

Optimalisasi peranan BUMN dalam kegiatan perekonomian, sehingga dapat lebih banyak menyerap tenaga kerja.

Penyederhanaan birokrasi dalam   perizinan usaha. Pembangunan/menyediakan fasilitas umum (jalan, telepon) sehingga dapat mendorong kegiatan ekonomi.