HAK CIPTA

1.   Pendahuluan

      Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.1  Fungsi Hak Cipta

            Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2002 dalam hal ini menjelaskan mengenai fungsi dan sifat hak cipta itu sendiri. Bunyi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1.  Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Penciipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.    Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

1.2    Sifat Hak Cipta

            Sifat-sifat hak cipta meliputi enam bagian yang mempresentasikan kepentingan yang adil bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan Ciptaannya itu sendiri. Berikut sifat-sifat hak cipta:

1   Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

2.  Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak. Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian arena:

a.  Pewarisan

b.  Wasiat

c.  Hibah

d.  Perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yag dibenarkan oleh peraturan

     perundang-undangan

3.  Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai Pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian ciptaannya itu.

4.  Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujdukan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, Penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu.

5.  Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas degan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, Pemegang Hak Cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pencipta apabila penggunaan ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.

6.  Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjjikan lain antara kedua pihak.

2.   Penggunaan Hak Cipta

            Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hak Ekslusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hal tersebut tanpa seizin pemegangnya. Berikut berbagai penggunaan hak cipta berdasarkan berbagai sudut padang.

2.1  Pembatasan Hak Cipta

            Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, hal-hal sebagai berikut:

1.  Pengumuman dan/atau perbanyakan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;

2.  Pengumuman dan/atau perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau

3.  Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

4.  Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

a. Penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;

b. Pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:

                  i.    pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;

                  ii.   ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau

                  iii.  pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;

c. Perbanyakan suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyakan itu bersifat komersial;

d. Perbanyakan suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;

e.  Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan;

f.  Pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

2.2.  Tahap Pendaftaran Hak Cipta

            Permohonan atau pendaftaran hak cipta diklasifikasikan seperti berikut.

2.2.1  Permohonan Pendaftaran Ciptaan

1.  Permohonan pendaftaran eiptaan diajukan dengan eara mengisi formulir yang disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 3 (tiga).

2.      Pemohon wajib melampirkan:

a.       surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa;

b.      contoh ciptaan dengan ketentuan sebagai berikut:

1)      Buku dan karya tulis lainnya: 2 (dua) buah yang telah dijilid dengan edisi terbaik.

2)   Apabila suatu buku berisi foto seseorang harus dilampirkan surat tidak keberatan dari orang yang difoto atau ahli warisnya.

3)  Program komputer: 2 (dua) buah disket/cd disertai buku petunjuk pengoperasian dari program komputer tersebut.

4)      CD/VCD/DVD: 2 (dua) buah disertai dengan uraian ciptaannya;

5)      Alat peraga: 1 (satu) buah disertai dengan buku petunjuknya;

6)      Lagu : 10 (sepuluh) buah berupa notasi dan atau syair;

7)      Drama: 2 (dua) buah naskah tertulis atau rekamannya;

8)      Tari (koreografi): 10 (sepuluhl buah gambar atau 2 (dua) buah rekamannya;

9)      Pewayangan: 2 (dual buah naskah tertulis atau rekamannya;

10)  Pantonim: 10 (sepuluh l buah gambar atau 2 (dual buah rekamannya;

11)  Karya pertunjukan: 2 (dual buah rekamannya;

12)  krya siaran : 2 (dua) buah rekamannya;

13)  Seni lukis, seni motif, seni batik, seni kaligrafi, logo dan gambar: masing-masing 10 (sepuluh) lembar berupa foto;

14)  Seni ukir, seni pahat, seni patung, seni kerajinan tangan dan kolase: masing-masing 10 (sepuluh) lembar berupa foto;

15)  Arsitektur: 1 (satu) buah gambar arsitektur;

16)  Peta : 1 (satu) buah;

17)  Fotografi: 10 (sepuluh) lembar;

18)  Sinematografi: 2 (dua) buah rekamannya;

19)  Terjemahan: 2 (dua) buah naskah yang disertai izin dari pemegang hak cipta;

20)  Tafsir, saduran dan bunga rampai: 2 (dua) buah naskah;

c.       salinan resmi serta pendirian badan hukum atau fotokopinya yang dilegalisir notaris, apabila pemohon badan hukum; foto kopi kartu tanda penduduk; dan  bukti pembayaran biaya permohonan.

2.2.2    Permohonan Pencatatan Pengalihan Hak Cipta Terdaftar

            Permohonan pencatatan pengalihan hak atas ciptaan terdaftar diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon dengan cara diketik rangkap 2 (dua) dengan menyebutkan judul dan nomor pendaftaran ciptaan yang dialihkan haknya.

Pemohon wajib melampirkan bukti pengalihan hak yang dapat berupa:

1.      fatwa waris,

2.      akta hibah,

3.      surat wasiat atau

4.      akta perjanjian dokumen-dokumen lain yang dibenarkan oleh Undang-undang;

a.       fotokopi surat pendaftaran ciptaan;

b.      fotokopi kartu tanda penduduk pencipta atau pemegang hak cipta;

c.       salinan resmi akta pendirian badan hukum atau fotokopinya yang dilegalisir notaris, apabila pemohon badan hukum;

d.      surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa; dan

e.       bukti pembayaran biaya permohonan.

2.2.3    Permohonan Pencatatan Perubahan Nama dan Alamat

            Permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat pencipta atau pemegang hak cipta terdaftar diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon dengan cara diketik rangkap 2 (dua) dengan menyebutkan:

1.      judul ciptaan;

2.      nomor pendaftaran ciptaan;

3.      nama, kewarganegaraan, dan alamat pencipta atau pemegang hak cipta yang lama dan baru; dan nama, kewarganegaraan, dan ala mat kuasa yang dipilih di Indonesia, apabila pencipta atau pemegang hak cipta tersebut bertempat tinggal atau berkedudukan di luarwilayah Republik Indonesia.

Pemohon wajib melampirkan:

1.      fotokopi surat pendaftaran ciptaan;

2.      fotokopi kartu tanda penduduk pencipta atau pemegang hak cipta;

3.      bukti adanya perubahan nama dan atau ala mat;

4.      surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa; dan

5.      bukti pembayaran biaya permohonan.

2.2.4    Permohonan Petikan Resmi Ciptaan Terdaftar

            Permohonan petikan resmi ciptaan terdaftar diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon dengan cara diketik rangkap 2 (dua) dengan menyebutkan nomor pendaftaran ciptaan. Pemohon wajib melampirkan:

1.      surat kuasa khusus, apabila permohonan dilakukan melalui kuasa; dan

2.      bukti pembayaran biaya permohonan.

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
HAK CIPTA
1. Permohonan pendaftaran suatu ciptaan	Per Permohonan	200.000,00
2. Permohonan pendaftaran suatu ciptaan berupa program komputer	Per Permohonan	300.000,00
3. Biaya (Jasa) Penerbitan Sertifikat Hak Cipta	Per Sertifikat	100.000,00
4. Permohonan pencatatan pemindahan hak atas suatu ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan	Per Permohonan	75.000,00
S. Permohonan perubahan nama dan alamat suatu ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan	Per Permohonan	50.000,00
6. Permohonan petikan tiap pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan	Per Permohonan	50.000,00
7. Pencatatan lisensi hak cipta	Per Permohonan	75.000,00

Tabel 1. Tabel Tarif Permohonan Biaya Hak Cipta berdasarkan PP No. 38 Tahun 2009

2.3  Jangka Waktu Hak Cipta

1.      Hak cipta atas ciptaan (sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 UU HC):

Buku, pamfiet, dan semua hasil karya tulis lainnya; Drama atau drama musikal, tari, koreografi; Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni patung dan seni ahat; Seni batik; Lagu atau musik dengan atau tanpa teks; Arsitektur; Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lain; Alat peraga; Peta; Terjemahan, tafsir, saduran dan bunga rampai;

berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Jika dimiliki 2 (dua) orang atau lebih, hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya.

2.      Hak cipta atas ciptaan (sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30 UU HC):

a.       Program komputer, sinematografi, fotografi, database, karya hasil pengalihwujudan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan;

b.      Perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan;

3.      Apabila suatu ciptaan dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum, hak cipta berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

4.      Hak cipta yang dimiliki/dipegang oleh negara berdasarkan:

a.       Pasal 10 ayat (2) UUHC berlaku tanpa batas waktu;

b.      Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) UUHC berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diketahui umum.

3.    Undang-undang Hak Cipta

            Undang-undang Hak Cipta (UUHC) pertama kali diatur dalam undang-undang No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Kemudian diubah dengan undang-undang No.7 Tahun 1987. Pada tahun 1997 diubah lagi dengan undang-undang No.12 Tahun 1997. Di tahun 2002, UUHC kembali mengalami perubahan dan diatur dalam Undang-undang No.19 Tahun 2002. Beberapa peraturan pelaksanaan di bidang hak cipta adalah sebagai berikut:

1.    Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 1986 Jo Peraturan Pemerintah RI No.7 Tahun 1989 tentang Dewan Hak Cipta;

2.  Peraturan Pemerintah RI No.1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan;

3.   Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 1988 tentang Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta atas Karya Rekaman Suara antara Negara Republik Indonesia dengan Masyarakat Eropa;

4. Keputusan Presiden RI No.25 Tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Bal ik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat;

5.    Keputusan Presiden RI No.38 Tahun 1993 tentang Pengesahan Pesetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Australia;

6.  Keputusan Presiden RI No.56 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Inggris;

7.  Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 1997 tentang Pengesanan Berne Convention For The Protection OfLiterary andArtistic Works; -~-­

8.      Keputusan Presiden RI No. 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty;

9.  Keputusan Presiden RI No.74 Tahun 2004 tentang Pengesahan WIPO Performances and Phonogram Treaty (WPPT);

10.  Peraturan Menteri Kehakiman RI No.M.Ol-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan;

11.  Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.04.PW.07.03 Tahun 1988 tentang Penyidikan Hak Cipta;

12.  Surat Edaran Menteri Kehakiman RI l\Jo.M.01.PW.07.03 Tahun 1990 tentang Kewenangan Menyidik Tindak Pidana Hak Cipta;

Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No.M.02.HC.03.01 Tahun 1991 tentang kewajiban Melampirkan NPWP dalam Permohonan Pendaftaran Ciptaan dan Pencatatan Pemindahan Hak Cipta Terdaftar.

4. Contoh simbol Hak Cipta